Makassar |Pj Walikota Makassar, Yusran Jusuf sangat mengharapkan lembaga DPRD bisa menjadi korektor yang baik sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal itu disampaikan Yusran saat melakukan pertemuan formal bersama Ketua DPRD, wakil ketua, dan pimpinan komisi di ruang rapat Ketua DPRD Makassar, Selasa (26/5). Jika DPRD bisa menjadi korektor, rem yang baik, maka program kerja juga bisa berjalan dengan baik.
“Saya terima semua bentuk koreksi yang positif, baik komunikasi langsung, pesan singkat, maupun whatshap. Koreksi bisa menjadi rem yang baik sehingga program kerja juga bisa menghasilkan output yang baik,” kata Yusran di depan pimpinan DPRD Makassar.
Yusran juga meminta dukungan dalam menjalankan program jangka pendeknya, seperti penanggulangan penyebaran covid 19, ruang terbuka hijau yang masih 0,9 persen yang seharunya 30 persen, penataan parkir, termasuk mensukseskan pemilihan kepala daerah.
Mantan Dekan Fakultas Kehutanan Unhas ini juga memaparkan program fisik yang telah teragendakan, seperti tugu titik nol di bilangan jalan Nusantara, rekayasa jalanan di jalan Tanjung Metro, ruang terbuka hijau (RTH) di eks Terminal Toddopuli sekaligus dijadikan gound water (penampung air), dan penataan parkir bahu jalan, “Mohon dukungannya, semoga bisa terealisasi tahun ini. Karena RTH Kota Makassar hanya 0,9 persen yang seharusnya 30 persen menurut aturan,” paparnya.
Wakil Ketua DPRD Makassar yang juga Koordinator Badan Anggaran Adi Rasyid Ali mengaku percaya dengan Yusran yang memiliki kemampua leadership untuk menata Kota Makassar, termasuk menata aparatur sipil negara (ASN).
Diketahui, organisasi perangkat daerah (OPD) banyak yang lowong, hanya dijabat pelaksana tugas. “Ini perlu penataan yang profesional. Termasuk lahan parkir di Karebosi perlu ditata,” tegas ARA–sapaan akrabnya.
Senada dengan ARA, Ketua Fraksi PAN Hamzah Hamid, juga memberikan masukan tentang penataan ASN. Menurutnya, terlalu banyak pejabat yang rangkap jabatan dengan menjabat pelaksana tugas (Plt) sehingga dibutuhkan struktur yang definitif dan solid agar Pj Walikota dapat menjalanlan program dengan baik.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Abdi Asmara dan Ketua Fraksi PDIP Mesakh Raimond meminta kepada pemerintah kota agar menghentikan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah kota dengan alasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah berakhir.
“Ini.harus dilalukan agar masyarakat tidak lagi berharap, apalagi berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya,” kata Abdi yang juga Ketua Komisi C.
Di akhir pertemuan, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo sangat mendukung program Pj Walikota apalagi bisa bersinergi dengan DPRD agar semua tanggungjawab bisa jadi ringan dan berjalan dengan baik. (*)
