METROINFONEWS.COM | MAKASSAR–Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Makassar menggelar aksi unjuk rasa di dua titik yakni di Kantor Balaikota Makassar dan DPRD Makassar, Kamis (8/5/25).
Dalam aksi unjuk rasa itu, HMI MPO dan PMKRI Cabang Makassar menuntur perbaikan tata ruang dan transportasi publik berkeadilan untuk mengatasi kemacetan di Makassar.
Jendral Lapangan aksi unjuk rasa, Asri Amiruddin mengatakan Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia, kini telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam berbagai aspek dalam beberapa tahun terakhir namun abai soal isu kemacetan.
“Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, tapi di sisi lain, Makassar dihadapkan pada masalah kemacetan yang terus-menerus disetiap tahunnya. Namun, ironisnya pemangku kebijakan kita hingga kini abai soal isu kemacetan di Makassar,” sebutnya.
Selain menuntut solusi atas kemacetan, mereka juga menyoroti program ‘Sampah Gratis’ yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Makassar, yang dinilai tidak urgen kebanding persoalan kemacetan yang melanda Makassar.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum HMI MPO Cabang Makassar, Yusuf Kasim Bakri menuturkan program tersebut tidak prioritas dan lebih bersifat populis, sementara kemacetan di Makassar menjadi masalah serius yang solusinya belum terpecahkan.
“Hingga saat ini, pemangku kebijakan kita terkesan abai terhadap isu kemacetan yang sangat krusial di Makassar dan belum menemukan solusi efektif. Ironisnya, mereka justru lebih fokus pada program ‘Sampah Gratis’ yang bersifat populis dan malah menimbulkan kegaduhan,” ungkapnya.
“Saat ini, banyak sampah berserakan di pinggir jalan dan trotoar yang seharusnya menjadi akses bagi pejalan kaki malah menjadi tempat pembuangan sampah. Ini menunjukkan bahwa persoalan tata ruang kita memang bermasalah dan belum ada pembenahan efektif,” lanjutnya.
Selain itu, Ketua Presidium PMKRI Makassar Alexander Edison dalam orasinya menegaskan bahwa tata ruang di Makassar yang amburadul menjadi penyebab utama kemacetan yang semakin parah setiap tahunnya.
“Dengan meningkatnya populasi penduduk Makassar setiap tahunnya, mestinya pemerintah lebih peka terhadap isu tata ruang. Namun, kenyataannya justru menunjukkan bahwa tata ruang kita makin memprihatinkan, dengan parkir liar yang berserakan di hampir setiap jalan dan trotoar yang dijadikan akses parkir kendaraan,” paparnya.
Dalam aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore hari tersebut, HMI MPO dan PMKRI Cabang Makassar menyampaikan lima tuntutan kepada pihak berwenang. Berikut adalah tuntutan mereka:
PERTAMA; Mendesak Pemerintah Kota Makassar, DPRD Makassar, dan Polrestabes Makassar untuk
memprioritaskan kebijakan efektif dalam mengatasi kemacetan.
KEDUA; Mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk memprioritaskan masalah fundamental dari pada program populis.
KETIGA; Mendesak Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Makassar untuk memperbaiki tata kelola ruang perkotaan.
KEEMPAT; Mendesak Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Makassar untuk merevitalisasi tata ruang transportasi publik, demi memenuhi hak-hak bagi pejalan kaki dan pesepeda.
KELIMA; Mendesak Polrestabes Makassar untuk Mengoptimalkan Pengaturan Lalu Lintas(/*)Ir.T
