Makassar – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar mendorong masyarakat agar ikut peserta Jaminan Kesehatan Nasional, yang saat ini baru 82 persen, dan sekitar dua ratus ribu orang yang belum jadi peserta.
“Ini yang kita harapkan juga dan teman-teman Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulsel untuk mendorong orang agar mampu untuk menjadi peserta mandiri, yang tidak mampu dibiayai pemerintah dan yang mampu bayar sendiri,” kata dia.
Dia mengurai bahwa banyak masalah yang ditemukan seperti masih banyak peserta mandiri yang menunggak.
“Itu masalah besar lebih 110 miliar tunggakan bagi perserta mandir, bagaimana BPJS menyelesaikan pembayaran Rumah Sakit, pelayanan kesehatan dan sebagainya,” ungkapnya.
JKN merupakan program nasional dan tertera dalam UU Nomor 40 tahun 2004 yang mengatur sistem jaminan sosial, salah satunya jaminan kesehatan.
Naisyah menyampaikan program ini, sudah sudah berjalan di seluruh Indonesia. Namun kata dia kadang kadang masih ada yang tidak paham soal mekanisme pendaftaran, cara pembayaran, dan pemanfaatan, serta hak dan kewajiban.
“Mereka banyak tidak paham, kadang-kadang mereka tidak mau tahu atau bagaimana. Sehingga, memang sosialisasi itu perlu dilaksanakan,” paparnya.
Dia mengatakan, tiap tahun pihaknya melakukan sosialisasi di 14 Kecamatan dan untuk tahun ini Dinas Kesehatan sosialisasi di 15 kecamatan.
Sementara, Koordinator Forum Pemerhati Masalah Perempuan, Ita Karen mengatakan, pihaknya mengadakan lokakarya ihwal pelayanan kesehatan nasional.
“Lokakarya ini merupakan kegiatan dari ujungnya kegiatan melaporkan hasil survei kita di lapangan sesuai kualitatif dan kuantitatif terkait pelayanan kesehatan terutama kesehatan reproduksi perempuan yang sudah tercover dan tidak tercover oleh BPJS,” kata dia.
Dia mengatakan mengundang Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial karena mereka ujung tombak pendataan dan pelayanan. Pendataan ada di Dinas Sosial sementara pelayanan rumah sakit, Puskesmas ada di Dinas Kesehatan.
“Banyak warga yang kemudian merasa mereka tidak terlayani kesehatannya karena mereka tidak punya BPJS, sementara di tempat lain orang yang sebetulnya sudah mampu secara ekonomi juga justru mereka yang punya BPJS dan PBI,” ungkapnya.
Kendati demikian, ia mengatakan pelayanan saat ini sudah agak bagus lantaran pemerintah kota sangat respons bila mengetahui ada warganya yang tidak terlayani di RS.
“Kalau kemudian bukan RS Daya, saat mereka masuk di RS lain mereka pindahkan ke RS Daya,” ungkapnya.
Di hadapan peserta lokakarya, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir mengaku telah memberi gambaran ihwal pendataan yang selama ini telah berjalan agar mendapatkan bantuan secara terpadu dari pemerintah.
Terkait pendataan, dia mengatakan mesti berhitung pada angka 100 persen lantaran pihaknya hanya mengolah data bila ada warga yang pindah, meninggal, dan hidup.
“Setiap bulan kita melakukan update data,” papar
