PASANGKAYU | JURNALCELEBES.CO — Puluhan aksi damai yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) dikawal ketat oleh aparat keamanan saat mendatangi kantor DPRD Pasangkayu dan berlangsung dramatis.
FHK2l menolak pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018, mereka menuntut lima (5) poin yakni:
1. Mendukung di sahkannya Rancangan Undang – Undang (UU) tentang Perubahan atas UU Nomor 5. Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Menolak Penerimaan CPNS Tahun 2018 (Peraturan Mentri pendayagunaan aparatur reformasi birokrasi Nomor 36 tahun 2018) yang tidak berkeadilan.
3. Percepat Regulasi melalui Revisi Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara
4. Mendukung pengangkatan secara bertahap dari empat (4) Nomenklatur diantaranya, K2 serta Non K2 kontrak, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap Non PNS menjadi PNS secara berkeadilan melalui formasi khusus, vervikasi dan validasi data yang akurat dan terutama dalam hal mempertimbangkan lamanya masa pengabdian kepada negara.
5. Meminta kepada DPRD, memanggil kepala BKDD Pasangkayu untuk menjelaskan terkait adanya penerimaan CPNS tahun 2018.
Beberapa peserta FHK2l meneteskan air mata, satu orang jatuh pingsan saat rekannya menyampaikan tuntutannya terkait dengan batasan usia dan tes, didepan kantor DPRD Pasangkayu, kamis (20/09).
Ketua DPRD Pasangkayu, Lukman Said, menyampaikan bahwa, gerakan mereka menuntut keadilan, gerakan yang syah menurut konstitusi, semua disamakan sebagai warga negara, apalagi mereka adalah garda terdepan yang bekerja sebagai guru, DTT dan diberbagai Instansi pemerintahan.
“Aspirasi yang harus diperjuangkan oleh seluruh pejabat Pasangkayu, apalagi honorer yang ada di daerah ini kurang lebih 1000 orang,” katanya.
Lukman Said juga mengungkapkan, bahwa melalui rapat kerja Nasional kedua di Jakarta pada saat itu juga, saya sudah lantang berbicara dihadapan bapak Presiden.
“Bahwa mereka para honorer K2 diseluruh Indonesia menuntut keadilan, bahkan ada yang sudah bekerja selama 35 sampai 40 tahun. Oleh karena itu, saya menyampaikan Revisi UU No. 5 tahun 2014 dan harus disyahkan tahun ini,” tegas ketua umum Adkasi se-Indoneisa.
Diketahui, Lukman Said juga meminta daftar nama – nama aksi demo FHK2l yang turun hari ini untuk diusulkan ke Menpan.
Penulis: Roy Mustari
Editor: Uttank
